10 Prinsip Asuransi Syariah Yang Mencerminkan Nilai Keagamaan

10 Prinsip Asuransi Syariah Yang Mencerminkan Nilai Keagamaan

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Karena pada dasarnya, mayoritas pemegang saham tidak menghendaki perusahaannya hanya mengambil untung, tetapi perlu juga mencipatakan lingkungan, perliaku etis, dan praktik tata kelola yang sehat. Untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik, ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan.

Menurut Bahder Johan Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern , Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. “Sebagai aplikasi serba bisa, Grab berkomitmen untuk mendigitalkan komunitas digital paling minim di Indonesia. Grab percaya pada semangat gotong royong, selaras dengan misi GrabForGood untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang dan kondisi fisik mereka, dapat benar-benar menikmati manfaat ekonomi digital.,” tambah Neneng. “Jika melihat sila ke-5 Pancasila, disebutkan bahwa ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuandi bidang hukum.

Dalam praktiknya, uang tersebut dihitung dalam bentuk prosentase dari pendapatan kotor terwaralaba tanpa ada tambahan pembayaran lain di luar hal tersebut. Ketika membiarkan ketidakadilan, pada dasarnya pemimpin menciptakan lingkungan yang kurang sehat . Ketidakadilan ini, dapat menyebabkan motivasi kerja dan kinerja karyawan menjadi menurun.

Jenis keadilan ini bisa berubah, bergantung pada bentu pemerintahan suatu negara. Contohnya setiap warga negara wajib membayar biaya jalan tol agar bisa menggunakan fasilitas tersebut. Di 2019, Grab menambahkan subtitle ke materi video aplikasi atau orientasi untuk membantu mitra pengemudi tunarungu selama proses ini. Selain itu juga meningkatkan proses GrabKios untuk menyambut lebih banyak anggota penyandang disabilitas, agar memiliki peluang penghasilan tambahan sebagai mitra agen.

Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu ; pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat dan ,Pasal 28, Pasal 29 ayat , Pasal 31 ayat . Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindugi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor eleven Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam sebuah teori pembuatan peraturan ada yang disebut denganRegulatory Impact Assesment . Ini adalah metode untuk membuat aturan yang lebih baik yang sedang menjadi tren di dunia. OECD melaporkan hampir semua anggotanya telah menerapkan metode RIA dengan berbagai bentuk sesuai dengan keadaan masing-masing negara. Tak dapat dipungkiri, Indonesia memerlukan pelabuhan, lapangan terbang, dan jalan untuk memudahkan pengiriman barang dan jasa di negara kepulauan ini. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat mengatasi ketimpangan ekonomi antara bagian barat dan timur Indonesia.

Comments are closed.