Kebebasan Dan Keadilan Dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Kebebasan Dan Keadilan Dalam Dunia Pendidikan Tinggi

Perilaku yang baik dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dinilai baik jika memenuhi standar etis. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam bisnis adalah aspek hukum, yang bersifat normatif karena menetapkan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jika aspek-aspek tersebut terpenuhi maka akan tercipta sistem perekonomian yang seimbang dan berkesinambungan. Pada hakikat manusia adalah makhluk sosial, manusia dikatakan mahluk sosial yaitu mahluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan mahluk sosial, juga di karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain.

Dalam hal ini, mekanisme pemilihan dan pengangkatan ketua dan wakil Ketua MA,tidak diberikan secara mutlak kepada internal para hakim agung. Namun juga melibatkan unsur dari lembaga luar yang ikut menentukan proses pemilihan. Dalam konsep keadilan Jhon rawls, pemilihan tanpa melibatkan sejumlah unsur penting untuk terciptanya sebuah keadilan bisa dipastikan hasilnya tidak akan maksimal dalam penegakan keadilan. Jimly mengungkapkan, perubahan mekanisme dilakukan agar ada sistem check and balances, seperti pemilihan Ketua MA di Amerika yang dipilih oleh presiden. Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan ketua MA yang berlaku saat ini berasal dari dan dipilih oleh para hakim agung sebagaimana diatur Pasal 24A UUD 1945. Namun, dikatakan Jimly mekanisme pemilihan ketua MA saat ini sudah tidak relevan lagi.

Oleh karena itu perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh Pengadilan Agama Lamongan tercermin dari standar pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat. Misalnya dalam suatu pemerintahan pada Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal. dengan demikian Pengadilan Agama Lamongan harus siap melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat kota Lamongan. Pelayanan prima atau “excellence service” adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan .

Khilafah , peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ma’ad , dalam Islam hasil yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai common yang meliputi tauhid , ‘adl , nubuwwah , khilafah dan ma’ad . Dari kelima nilai common tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis , kebebasan bertindak atau berusaha serta keadilan sosial .

Adapun karakteristik dari Negara Hukum Pancasila meliputi, “Ketuhanan, kekeluargaan, gotong-royong, dan kerukunan”. Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua sisi ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang rasional dan pada sisi lainnya dipahami secara irasional. Selain itu, masih terdapat varian yang berada di antara kedua sisi ekstrim tersebut.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Dengan semangat gotong-royong dan untuk mewujudkan prinsip Pancasila, maka manfaat digitalisasi harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang kondisi fisik, latar belakang, dan usia,” jelasnya. Bila perlu, doronglah mereka untuk tidak segan-segan mengemukakan pendapatnya termasuk mengenai anggota keluarga. Besaran kompensasi kepada karyawan nonkeluarga yang berprestasi juga harus lebih layak.

Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum konkrit, yakni sebuah aturan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Corak rasional yang ditunjukkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan menunjukkan bahwa seorang pelaku yang rasional selalu mempertimbangkan untung rugi dari setiap keputusan yang diambilnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena tindak pidana pertambangan berpotensi menghasilkan suatu pemasukan dalam bentuk materi yang bermotif ekonomi.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah terkait penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik.

Lagipula stereotipe negatif terhadap wanita yang melibatka alam bawah sadar harus di lawan dengan pembudayaan tentang kesetaraan gender. Ada sebuah temuan menarik dari Indeks Melakukan Bisnis yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai kedudukan dan peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Selain itu, “dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dalam amandemen, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia”. Apalagi terdapat dua sila dalam Pancasila yang secara langsung dirumuskan dengan kata “adil” dan “keadilan”. Keadilan yang tersurat secara ringkas di dalam sila Pancasila maupun pembukaan UUD 1945 sudah seharusnya diterjemahkan secara tepat baik makna maupun tujuan yang terkandung di dalamnya ke dalam suatu produk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan.

Comments are closed.