Keberlanjutan Takkan Berarti Bila Menegasikan Penghormatan Terhadap Ham Dan Keadilan Korban

Keberlanjutan Takkan Berarti Bila Menegasikan Penghormatan Terhadap Ham Dan Keadilan Korban

Untuk menghindari overlap peran dan fungsi yang bisa berdampak buruk, maka pada tahap perencanaan operasional, kedua bentuk lembaga ekonomi masyarakat ini harus melakukan pembagian peran yang jelas dan tegas. Sebagai contoh, jika BUMDES bergerak di penguatan produksi komoditi , maka koperasi bisa memperkuat sektor hilirnya, dengan melakukan diversifikasi atau hilirisasi produk. Pun halnya jika koperasi memainkan perannya di hulu, maka BUMDES akan berperan di hilir. Dengan pola seperti ini, maka diharapkan pondasi ekonomi masyarakat desa akan lebih kokoh. Demokratik, dimana konsep ekonomi yang dijalankan dilandasi asas keterbukaan dan kekeluargaan melalui proses musyawarah-mufakat ala masyarakat pedesaan. Sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono mengatakan kenaikan tarif PPN diperkirakan akan langsung berdampak ke perekonomian masyarakat kecil.

Di sisi lain, pihak perusahaan asuransi juga tidak boleh semena-mena dalam mencari keuntungan, termasuk dalam mengambil berbagai keputusan. Berbanding lurus dengan tingginya permintaan akan layanan asuransi dari masyarakat, perusahaan asuransi juga melihat ini sebagai peluang baik di dalam bisnis mereka. Perusahaan asuransi berupaya keras untuk bisa memenuhi semua permintaan dari berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan layanan mereka. Contoh lain misalnya, seseorang menggadaikan sawahnya kepada kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang yang jauh lebih kecil dari hasil panen sawah. Kalau hutang tidak dibayar,maka selamanya hasil panen sawah untuk kreditur.

Adalah suatu hal yang umum bila kita mengkaitkan pertumbuhan eknomi dan pembangunan suatu negara dengan pertumbuhan infrastruktur di negara tersebut. Berbagai laporan badan dunia seperti World Bank, menekankan peran infrastruktur dalam pembangunan negara, dan bagaimana negara-negara di dunia melakukan investasi di sector tersebut . Sejarah juga menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu bangsa tercermin dari ketersediaan dan kualitas aset infrastrukturnya (Hudson et al. 1997). Prinsip otonomi juga harus diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkan yang dianggap bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Prinsip ekonomi menjadi prinsip etika bisnis yang sangat berguna untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada perusahaan.

Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik dan keadilan korektif berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberika atas pencapaian yang sama rata pula. Pada keadilan korektif bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Dalam karyanya Nicomachean Ethics, sepenuhnya ditujukan bagi konsep keadilan yang berdasarkan pada intisari filsafat hukumnya. Pemilik perusahaan dituntut untuk berlaku adil terhadap semua karyawan tanpa membedakan standing atau tingkatan pekerjaan yang dilakukan.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Dari ungkapan tersebut tergambar sebuah pengertian, bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara sebagai orientasi hukum. Namun demikian, mungkin saat ini masih banyak persoalan-persoalan hukum yang belum terselaikan dan seakan tebang pilih, namun takdir keadilan ini seyogyanya harus terus kita perjuangkan.

Ketiga, tidak disebutkan mengenai pemotongan presentase upah yang harus diterima oleh pekerja. Kelima, belum adanya peraturan pesangon jika mereka diberhentikan sewaktu-waktu. Alangkah lebih baiknya jika UU tentang outsourcing, bisa berjalan sesuai dengan ajaran Islam terkait dengan masalah hubungan pekerja dan majikan. Hal ini dikarenakan, dalam Islam ada pengajaran mengenai bagaimana seharusnya menjalin hubungan kerja yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan majikan. Ketentuan- ketentuan syirkah, khususnya syirkah abdan dan syirkah inan merupakan teori-teori yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan bisnis waralaba berbasis syari’ah.

Comments are closed.